POLITISI DAN KOMERSIALISASI KAMPUS

Selasa, 31 Maret 2015. Saat diri ini tengah beristirahat bersama seorang teman di bawah kerindangan pohon, melepas penat setelah berhadapan dengan soal ujian – mungkin lebih tepatnya kami sedang mengerjakan tugas lain untuk dikumpulkan – aku mendengar segerombolan mahasiswa melantunkan lagu Buruh Tani, lagu yang tak asing lagi bagi para mahasiswa. Lagu yang setia menemani para mahasiswa ketika mereka turun ke jalan. Tanpa sadar, aku pun ikut bersenandung menyanyikan lagu tersebut meski hanya terdengar oleh diriku sendiri. Sebuah tanda tanya terbesit dalam diriku. Apa yang sedang mereka lakukan? Bukankah minggu ini jadwalnya masa ujian? Minggu di mana seharusnya mahasiswa sibuk dengan buku-buku mereka, mengulang materi mata kuliah yang telah mereka terima. Tak terdengar pula desas-desus akan ada aksi.

Di tengah tanya tersebut, aku teringat sebuah jarkoman pada sebuah grup di media sosial. Setelah itu, aku hanya menganggukkan kepala, memperhatikan mereka. Seseorang dari mereka datang menghampiri aku dan temanku, kemudian memberikan kami selembaran berisi penjelasan apa yang sedang mereka perjuangkan. Beberapa hal yang ingin mereka suarakan diantaranya, menuntut independensi birokrat kampus dan mahasiswa, sterilisasi kampus dari kepentingan elit politik, serta menolak liberalisasi perguruan tinggi yang terwujud dalam PK-BLU dan UKT.

Kita semua sudah tahu bahwasannya memperoleh pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa terkecuali dan itu telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Namun dalam kenyataannya, masih ada warga negara yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan. Tanpa mengenyampingkan mereka yang berada di pelosok, kita mencoba fokus pada keadaan di Jakarta, Ibu Kota Negara, tempat aku sedang menempuh pendidikan tingkat tinggi.

Di perguruan tinggi ini, sejak tahun 2012, telah diberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk membayar biaya kuliah. Di mana, semua biaya selama delapan semester dijadikan satu dan kemudian dibagi delapan. Di tahun 2012 dan 2013, sistem UKT masih merata, antarmahasiswa tidak memiliki perbedaan yang signifikan untuk UKT mereka. Terakhir, pada tahun 2014, sistem ini diberlakukan dalam delapan golongan dan besaran untuk tiap golongan ditentukan oleh pihak kampus, di mana bagi mahasiswa yang diterima dengan jalur mandiri maka golongan satu sampai empat tidak diberlakukan. Di jurusanku sendiri, mahasiswa dari jalur mandiri minimal mereka mendapatkan UKT sebesar Rp5.000.000, padahal beberapa mahasiswa  yang orang tuanya bekerja sebagai petani atau sebagainya, sehingga biaya tersebut terbilang mahal bagi mereka. Oleh karena niat mereka yang kuat untuk kuliah, mau tak mau mereka menerima biaya tersebut. Meskipun demikian, pada masa bayaran, pasti ada saja mahasiswa yang kesulitan untuk membayarnya.

Sepanjang perjalanan menuju gedung perkuliahan, kita akan melihat mobil-mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan. Jalanan yang tidak terlalu besar namun muat untuk dua mobil berjalan itu terasa semakin sesak ketika ditetapkan sebagai tempat parkir mobil. Dahulu, jalanan ini dipakai untuk stand-stand bazar dan pejalan kaki. Akan tetapi, sekarang, separuh badan jalan digunakan untuk parkir mobil dan separuh lagi untuk mobil yang lewat sehingga, terkadang, perjalanan para pejalan kaki menjadi terganggu. Parkiran tersebut tak seutuhnya dikelolah oleh pihak kampus tetapi juga bekerjasama dengan pihak swasta. Bahkan, sebuah gedung yang pembangunannya belom selesai karena satu dan lain hal dijadikan tempat parkiran motor. Hal tersebut terasa tidak layak. Terkadang tersbesit pikiran, tak punya lahan tapi buka parkiran umum, terlalu memaksakan.

Demikianlah, sedikit keadaan salah satu kampus tempat para generasi bangsa ini menuntut ilmunya.